TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian berharap salah satu anggotanya bisa terpilih menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023. Tito mengungkap alasannya.
Baca: Wadah Pegawai Minta Orang Baik Daftar Jadi Calon Pimpinan KPK
"Kami berharap ya, saya sebagai pimpinan Polri, ada unsur Polri di dalam komisioner KPK. Kenapa? Karena KPK menurut saya akan sulit menangani semua persoalan kasus korupsi yang ada di seluruh Indonesia," ujar Tito di kantornya, Jakarta Selatan, pada Selasa, 25 Juni 2019.
Komisi Pemberantasan Korupsi, kata Tito, perlu menggandeng instansi lain untuk menangani kasus korupsi. Salah satu mitra yang potensial, menurut Tito, adalah kepolisian. Sebab, Polri memiliki jaringan sampai ke daerah-daerah.
Selain itu, kata dia, anggota Polri memiliki kemampuan terlatih di bidang pendidikan korupsi dan mengerti ilmu teknologi. "Dan jangan lupa teman-teman KPK juga banyak dididik di lingkungan pendidikan reserse Polri. Jangan lupa juga sejarah di awal pembesaran KPK itu juga melibatkan Polri," ucap Tito.
Pendaftaran calon pimpinan KPK periode 2019-2023 telah dibuka sejak 17 Juni hingga 4 Juli mendatang. Polri telah mengantongi sembilan nama yang berminat mengikuti seleksi capim KPK. Namun, kesembilan nama tersebut belum ada yang resmi mendaftar ke panitia seleksi capim KPK. Tito mengatakan, mereka semua harus terlebih dulu mengikuti seleksi internal hingga keluar rekomendasi dari dirinya.
Salinan surat Kapolri tertanggal 19 Juni 2019 yang ditandatangani Asisten Bidang SDM Kapolri Irjen Eko Indra Heri, memuat sembilan nama perwira tinggi Polri yang akan mengikuti seleksi calon pimpinan KPK.
Sembilan nama itu adalah Wakabareskrim Polri Irjen Antam Novambar, Pati Polri penugasan di BSSN Irjen Dharma Pongkerum, Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Coki Manurung, Analis Kebijakan Utama Bidang Polair Baharkam Polri Irjen Abdul Gofur, Pati Polri penugasan Kemenaker RI Brigjen Muhammad Iswandi Hari.
Baca: Pansel KPK akan Independen Saat Seleksi Calon dari Kepolisian
Kemudian Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto, Karo Sunluhkum Divisi Hukum Polri Brigjen Agung Makbul, Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Juansih dan Wakapolda Kalbar Brigjen Sri Handayani.
